oleh

Saksi Ahli : Pelanggaran hukum Mempunyai Masing-masing Domain

ANTERO NEWS-Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Palembang, Kelas IA, Senin (22/11/2021) yang diketuai Majlis Hakim Abdul Aziz, SH., MH., kembali menggelar sidang lanjutan terhadap dua terdakwa mantan Sekda Sumsel Mukti Sulaiman dan mantan Plt Karo Kesra Sumsel Ahmad Nasuhi yang terjerat dalam Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang.

Agenda persidangan menghadirkan saksi ahli masing-masing adalah Siswo saksi ahli kerugian negara yang dihadirkan secara virtual dan saksi ahli hukum pidana dari UIN Yogyakarta Dr.Muzakir, SH. MH.

Dalam keterangannya selaku saksi ahli, Dr.Muzakir, SH. MH menjelaskankan bahwa :

“Pelanggaran hukum administrasi ya administrasi, pelanggaran pidana ya pidana, masing-masing mempunyai domain.

Jadi pelanggaran administrasi tidak bisa dipidanakan..adanya kalo denda, sanski administrasi dan sebagainya.

Ditambahkan juga olehnya, “dalam perkara yang menjerat Ahmad Nasuhi dan Mukti Sulaiman ini adalah, “administratif sesuai yang dilakukan. Uang negara sudah dianggarkan, APBD sudah, proses administrasi sudah, semua sudah dianggarkan.

Kalo dicairkan itu sah saja karena prosedur administrasi sudah terpenuhi dan itu sudah clear. Tanggung jawab sudah berakhir ketika dana sudah dicairkan dan pemberian dana kepada pihak yayasan.

Jika dana tersebut ada penyimpangan, maka sudah menjadi tanggung jawab pihak yayasan bukan tanggung jawab yang bersangkutan lagi.”

Senada dengan hal tersebut Tim Penasehat Hukum Terdakwa Ahmad Nasuhi, Muhammad Erlangga, SH, MH, menjelaskan bahwa, “kalo perbuatan klien kami itu sifatnya administratif, itu tidak bisa dikenai perbuatan tindak pidana.

Dalam perkara ini, klien kami disangkakan melalukan tindak pidana sebagaimana pasal 2,dan 3 Undang-Undang Tipikor dalam kapasitasnya sebagai pelaksana tugas kepala Biro Kesra, yang dalam hal ini melakukan verifikasi administrasi terkait proses pencairan dana hibah dari pihak Pemprov Sum-sel pada pihak yayasan.

BACA JUGA :  Alasan Stres Oknum Ketua RT dan Warga Gunakan Sabu

Jadi kalau dikaitkan dengan keterangan ahli, Tindakan yang dilakukan oleh klien kami murni tindakan administratif, jadi bukan tindakan pidana.” Imbuhnya

PALEMBANG-ANTERO NEWS-Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Palembang, Kelas IA, Senin (22/11/2021) yang diketuai Majlis Hakim Abdul Aziz, SH., MH., kembali menggelar sidang lanjutan terhadap dua terdakwa mantan Sekda Sumsel Mukti Sulaiman dan mantan Plt Karo Kesra Sumsel Ahmad Nasuhi yang terjerat dalam Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang.

Agenda persidangan menghadirkan saksi ahli masing-masing adalah Siswo saksi ahli kerugian negara yang dihadirkan secara virtual dan saksi ahli hukum pidana dari UIN Yogyakarta Dr.Muzakir, SH. MH.

Dalam keterangannya selaku saksi ahli, Dr.Muzakir, SH. MH menjelaskankan bahwa, “

Saksi Ahli Ahmad Nasuhi: Harus Jelas, sifatnya administratif atau memang pidana

Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Palembang, Kelas IA, Senin (22/11/2021) yang diketuai Majlis Hakim Abdul Aziz, SH., MH., kembali menggelar sidang lanjutan terhadap dua terdakwa mantan Sekda Sumsel Mukti Sulaiman dan mantan Plt Karo Kesra Sumsel Ahmad Nasuhi yang terjerat dalam Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang.

Agenda persidangan menghadirkan saksi ahli masing-masing adalah Siswo saksi ahli kerugian negara yang dihadirkan secara virtual dan saksi ahli hukum pidana dari UIN Yogyakarta Dr.Muzakir, SH. MH.

Dalam keterangannya selaku saksi ahli, Dr.Muzakir, SH. MH menjelaskankan bahwa, “pelanggaran hukum administrasi ya administrasi, pelanggaran pidana ya pidana, masing-masing mempunyai domain.

Jadi pelanggaran administrasi tidak bisa dipidanakan..adanya kalo denda, sanski administrasi dan sebagainya.

Ditambahkan juga olehnya, “dalam perkara yang menjerat Ahmad Nasuhi dan Mukti Sulaiman ini adalah, “administratif sesuai yang dilakukan. Uang negara sudah dianggarkan, APBD sudah, proses administrasi sudah, semua sudah dianggarkan.

BACA JUGA :  Kominfo Migrasikan Semua TV Analog ke Digital 

Kalo dicairkan itu sah saja karena prosedur administrasi sudah terpenuhi dan itu sudah clear. Tanggung jawab sudah berakhir ketika dana sudah dicairkan dan pemberian dana kepada pihak yayasan.

Jika dana tersebut ada penyimpangan, maka sudah menjadi tanggung jawab pihak yayasan bukan tanggung jawab yang bersangkutan lagi.”

Senada dengan hal tersebut Tim Penasehat Hukum Terdakwa Ahmad Nasuhi, Muhammad Erlangga, SH, MH, menjelaskan bahwa, “kalo perbuatan klien kami itu sifatnya administratif, itu tidak bisa dikenai perbuatan tindak pidana.

Dalam perkara ini, klien kami disangkakan melalukan tindak pidana sebagaimana pasal 2,dan 3 Undang-Undang Tipikor dalam kapasitasnya sebagai pelaksana tugas kepala Biro Kesra, yang dalam hal ini melakukan verifikasi administrasi terkait proses pencairan dana hibah dari pihak Pemprov Sum-sel pada pihak yayasan.

Jadi kalau dikaitkan dengan keterangan ahli, Tindakan yang dilakukan oleh klien kami murni tindakan administratif, jadi bukan tindakan pidana.” Imbuhnya

Jadi pelanggaran administrasi tidak bisa dipidanakan..adanya kalo denda, sanski administrasi dan sebagainya.

Ditambahkan juga olehnya, “dalam perkara yang menjerat Ahmad Nasuhi dan Mukti Sulaiman ini adalah, “administratif sesuai yang dilakukan. Uang negara sudah dianggarkan, APBD sudah, proses administrasi sudah, semua sudah dianggarkan.

Kalo dicairkan itu sah saja karena prosedur administrasi sudah terpenuhi dan itu sudah clear. Tanggung jawab sudah berakhir ketika dana sudah dicairkan dan pemberian dana kepada pihak yayasan.

Jika dana tersebut ada penyimpangan, maka sudah menjadi tanggung jawab pihak yayasan bukan tanggung jawab yang bersangkutan lagi.”

Senada dengan hal tersebut Tim Penasehat Hukum Terdakwa Ahmad Nasuhi, Muhammad Erlangga, SH, MH, menjelaskan bahwa, “kalo perbuatan klien kami itu sifatnya administratif, itu tidak bisa dikenai perbuatan tindak pidana.

BACA JUGA :  Modus Jual Beli Masker RP Tipu Korban Ratusan Juta

Dalam perkara ini, klien kami disangkakan melalukan tindak pidana sebagaimana pasal 2,dan 3 Undang-Undang Tipikor dalam kapasitasnya sebagai pelaksana tugas kepala Biro Kesra, yang dalam hal ini melakukan verifikasi administrasi terkait proses pencairan dana hibah dari pihak Pemprov Sum-sel pada pihak yayasan.

Jadi kalau dikaitkan dengan keterangan ahli, Tindakan yang dilakukan oleh klien kami murni tindakan administratif, jadi bukan tindakan pidana.” Imbuhnya.(ril)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed