BANYUASIN-ANTERO-Oknum Kepala Desa (Kades) Sumber Makmur, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin berinisial AR dilaporkan warga atas dugaan korupsi.
Laporan warga yang juga merupakan mantan Kades setempat ini sudah dilakukan sejak bulan Oktober tahun 2019 lalu secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati Banyuasin.
“Memang benar, laporan itu saya yang buat dan siap dipertanggungjawabkan dihadapan hukum.
Sejak dilaporkan pada tahun 2019 lalu, hingga saat ini belum ada langkah tegas pemerintah, hanya dilakukan pemanggilan saja kepada Kades dan perangkat, sudah itu tidak ada tindakan.
Ini ada apa?,” ucap Slamet HS, sang pelapor saat dihubungi Palpos.Id melalui telepon, Sabtu (14/08/2021) malam.
Dikatakan Slamet, dirinya menyayangkan, saat pemanggilan kepada terlapor oleh pihak Pemkab Banyuasin, pihaknya selaku pelapor dan warga tidak ikut dipanggil untuk dimintai keterangan.
Selain itu, dikatakannya lebih lanjut, tidak adanya tim yang terjun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan fisik atas apa yang dilaporkan.
“Saya bersama warga siap menjadi saksi. Apa yang kami sampaikan dilaporan tertulis itu berdasarkan bukti yang kami temukan di lapangan dan warga siap memberikan kesaksiannya,” tegasnya.
Adapun yang menjadi laporan atas dugaan korupsi tersebut pada tahun 2018 meliputi pembangunan jembatan dengan nilai 82 juta, yang diduga diborongkan hanya 50 juta dan terletak di dua lokasi, yaitu di RT 2 dusun 1 serta di RT 6 dusun 2 Desa Sumber Makmur.
Kemudian pembangunan jembatan di RT 18 dusun 3 Desa Sumber Makmur dengan nilai 150 juta namun tidak sesuai RAB, seperti tidak ada batu kali 30 kubik dan bahan besi dikurangi.
Kemudian pada tahun 2019 berupa pembangunan jalan usaha tani yang dikerjakan oleh Tim Pelaksana Khusus yang ditunjuk Kades berinisial BR dengan nilai 300 juta, dengan volume 6300 meter dikali 3 meter dikali 0,55 cm.
Temuan dilapangan tidak sesuai, karena dengan memanfaatkan tanggul saluran tersier dan timbunannya diambil dari galian parit tersier yang hanya dilakukan penambahan pada kanan dan kiri tanggul saluran tersebut. Jika dilihat volume pengerjaannya sangat tidak sesuai dan asal-asalan.
Kemudian dijelaskan Slamet, untuk penimbunan menggunakan excavator pinjam milik pemerintah, namun dihitung sewa alat dengan nilai Rp 600 ribu per jam dengan nilai Rp 33.600.000,- dikali tiga lokasi.
Total nilai Rp 100.800.000,-. Dari total anggaran pengerjaan dengan nilai 300 juta, bila dikurangi biaya sewa alat tersebut menjadi Rp 199.200.000,-.
“Diduga ada kelebihan dana yang disalahgunakan sebesar Rp 199.200.000,-,” papar Slamet.
Selain infrastruktur, dugaan korupsi oknum Kades AR juga meliputi mesin penggilingan padi yang saat ini tidak diketahui keberadaannya. Mesin tersebut merupakan bantuan dari Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sumsel TA 2013-2014 silam.
“Ada juga bantuan sapi dari Dinas Kehutanan. Bantuan pertama tidak ada barangnya. Bantuan kedua berupa uang senilai 200 juta, lagi-lagi tidak ada fisik sapinya.
Kediktatoran oknum Kades juga menjadi keluhan masyarakat, dimana oknum Kades dengan mudahnya melakukan penggantian perangkat desa bila tidak sejalan. Saya harap laporan ini menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Sementara, oknum Kades Sumber Makmur AR saat dikonfirmasi melalui telepon seluler membantah tegas atas laporan dugaan korupsi tersebut.
Dikatakannya lagi, bahwa semua poin dalam laporan itu sudah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Banyuasin dan tidak ditemukan adanya pelanggaran korupsi seperti yang dituduhkan.
“Mengenai laporan itu memang saya sudah mengetahui dan sudah ada sejak 2019 lalu. Bahkan semuanya sudah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat dan tidak ada temuan seperti yang dituduhkan. Jadi dengan tegas saya katakan bahwa laporan itu tidak benar,” papar AR, Senin (16/08/2021). (*)
Komentar